Rabu, 13 Januari 2010

transparansi penyelesaian kasusu poso

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kembali “turun gunung” untuk mengatasi konflik berdarah berkepanjangan yang bergolak di bumi Poso dan Palu, Sulawesi Tengah. Tadi malam di Palu, Kalla kembali menjadi mediator bagi kelompok-kelompok yang bertikai, yang diwakili kelompok Islam dan Kristen.
Rombongan Kalla tiba di Palu sekitar pukul 19.00 Wita (sekitar pukul 18.00 WIB). Ikut dalam rombongan itu Menko Polhukam Widodo A.S, Kapolri Jenderal Pol Sutanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar. (Indopos, 30 Oktober 2006)

Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian RI menyatakan telah mendapatkan barang bukti yang terkait dengan bentrokan yang terjadi di pos polisi Tanah Runtuh, Kecamatan Poso Kota, Ahad pekan silam.

Peta konflik di Poso mempunyai perbedaan yang jauh dengan di daerah lain, Aceh misalnya. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun harus dilakukan berbeda karena latar belakang konfliknya pun berbeda. Latar belakang konflik di Aceh bisa cepat diketahui, sehingga pemerintah beserta aparat terkait dengan mudah menyelesaikan konflik antara GAM dan Pemerintah RI.

Namun, untuk kasus Poso, pihak aparat (Kepolisian) masih belum bisa mengungkapkan penyebab atau faktor utama timbulnya konflik yang berkepanjangan. Terdapat beberapa asumsi atas konflik tersebut: konflik horizontal antar-agama; konflik vertikal antara pemerintah dengan kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia; konflik internal antarsesama pemeluk agama terkait dengan pandangan tertentu; konflik yang berkaitan dengan motif ekonomi di Sulawesi Tengah, yang diketahui memiliki kandungan tambang yang kaya; atau mungkin ekses dari konflik intern Aparat TNI dan Polri?

Semua asumsi dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia mengenai penyebab konflik di Poso terus bergulir. Kalau aparat kepolisian belum mengumumkan secara resmi (tegas) penyebab utama dari konflik tersebut, dikhawatirkan akan semakin memperparah konflik bahkan bisa saja konflik tersebut meluas. Apalagi saat ini mayoritas masyarakat Indonesia lebih banyak beranggapan bahwa konflik di Poso adalah konflik agama.

Kalau pemerintah, lewat aparat kepolisian, BIN, dan TNI tidak cepat mempublikasikan penyebab utama konflik kepada masyarakat Indonesia, maka dikhawatirkan bisa memancing emosi masyarakat di daerah lain untuk melibatkan diri sebagai bentuk solidaritas agama misalnya.

Ada dua kemungkinan kenapa Pemerintah hingga saat ini masih belum mau mempublikasikan penyebab utama konflik Poso. Pertama, Pemerintah memang belum berhasil menemukan penyebab utama dari konflik Poso. Kedua, pemerintah sudah menemukan penyebabnya tapi karena pertimbangan lain Pemerintah tidak mempublikasikan ke publik.
Namun, terlepas dari dua kemungkinan tersebut, kita berharap pemerintah bersikap adil dan transparan dalam menyelesaikan konflik di Poso.(CMM/Muhajir Arif Rahmani)

sumber : http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=2990_0_3_2450_M

Tidak ada komentar:

Posting Komentar